KEY SUCCESS FACTORS VALUE FOR MONEY UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA PEMDA SLEMAN

KEY SUCCESS FACTORS VALUE FOR MONEY UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA PEMDA SLEMAN

Oleh:

Wisnu Aldi Wijaya                     20140420097

Lintang Hutami                          20140420194

Dinda Syifana Almira                201404200325

Melia Garby Kusumawardani  201404200329

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten Sleman, dan untuk mengetahui dampak Value for Money terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sleman, DIY. Konsep Value for Money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.  Ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, apabila konsep Value for Money diterapkan dengan sebaik-baiknya pada pemerintah Kabupaten Sleman DI, maka akan mampu mewujudkan peningkatan dalam hal kinerja.

                                                                            

1.      PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) pada undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan No. 23 Tahun 2008. Undang-undang tersebut dibuat agar Pemda memiliki landasan dalam melaksanakan tugasnya. Pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut mengatur antara lain seperti pada UU No. 32 Tahun 2004 pasal 6 ayat 2 tentang evaluasi daerah melalui kinerja Pemda. Evaluasi kinerja sangat penting untuk melihat bagaimana kinerja Pemerintah yang ada di daerah apakah kinerjanya sudah optimal ataukah belum. Pemda memiliki indikator dalam menilai kinerjanya, penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Aktivitas atau program yang dilakukan pemda akan terlihat outputnya pada kualitas pelayanan, apakah masyarakat puas atau tidak terhadap pelayanan dari aktivitas atau program yang dicanangkan dari pemda itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan publik ada pada UU nomor 25 Tahun 2009. Undang-undang tersebut dibuat agar pemda bisa memenuhi dan memaksimalkan kinerjanya.

Al Qur’an pun mengatur tentang kinerja pada surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Al Quran menegaskan Allah, Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat perkerjaanmu yang mana kinerja pemda tidak hanya asal saja tetapi akan dimintai pertanggungjawaban. Kinerja pemda yang baik akan menghasilkan kepercayaan masyarakat dan masyarakat puas akan kinerja pemda.

Penelitian terdahulu oleh Nasril Naim (2013) “Penerapan Konsep Value for Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Labuang Baji Kota Makassar” menjelaskan bahwa selama ini metode pengukuran kinerja yang menggambarkan sebuah perusahaan secara menyeluruh adalah pengukuran kinerja keuangannya saja tetapi ada pengukuran kinerja yang lebih komprehensif yaitu menggunakan value for money sebagai pengukuran kinerja. Menggunakan value for money ternyata dapat memperlihatkan bahwa peningkatan pada perspektif non keuangan mampu mendorong peningkatan pada perspektif keuangan. Pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Labuang Baji dapat dilihat bahwa metode value for money telah dilaksanakan dengan baik sehingga pengukuran kinerjanya menjadi 91,99%. Penelitian terdahulu oleh Mahmud, F. A. dkk (2013) “Pengaruh Value for Money terhadap Akuntabilitas Publik (Studi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo), menjelaskan bahwa value for money berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Gorontalo. Penelitian terdahulu oleh Sri Andriani (2013) “Pengukuran Kinerja dengan Prinsip Value for Money Pemerintahan Kota Batu” menjelaskan bahwa dengan menggunakan teknik pengukuran value for money menunjukkan kinerja pemerintahan kota batu sudah ekonomis, efisien, dan efektivitas. Berdasarkan analisis keuangan kinerja Dinas Kota Batu masih perlu diperbaiki lagi karena pada rasio efektivitas hasilnya berada dibawah 100%. Penelitian terdahulu oleh Wahyu Sapto Rini dan Rizky Caesariza (2013) “Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan Konsep Value for Money” menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan menggunakan pengukuran value for money adalah sebagai berikut Program layanan kesehatan gratis sudah menerapkan prinsip ekonomis dimana program layanan kesehatan gratis ini sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimum. Akan tetapi, dalam perhitungan anggaran memperlihatkan bahwa program layanan kesehatan gratis ini tidak ekonomis. Namun untuk program obat-obatan askes sudah menerapkan prinsip ekonomis ditinjau dari penggunaan anggarannya. Hasil pengukuran efisiensi pada program layanan kesehatan gratis dan obat-obatan gratis sudah menunjukkan hasil yang baik. Nilai efisiensi dalam konsep value for money tidak semata-mata melihat dari sisi penghematan anggaran, tetapi juga melihat dari sisi output yang dihasilkan. Untuk pengukuran nilai efektivitas, hanya program jamkesmas yang sudah ber-jalan dengan efektif. Untuk program jamkesda berjalan dengan cukup efektif, dan untuk program jamkesprov dan obat-obatan askes menunjukkan hasil yang kurang efektif. Artinya program ini masih belum bisa memuaskan masyarakat secara maksimal. Penelitian oleh Demi Aulia Arfan (2014) “Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012” menjelaskan bahwa dengan menggunakan value for money kinerja dinas pertanian Yogyakarta dapat menyelenggarakan program secara ekonomis dengan penghematan pada tahun 2011 masing-masing Rp141.626.730,00, Rp67.823.730,00 dan Rp54.412.810,00, dan pada tahun 2012 masing-masing Rp26.809.810,00, Rp38.848.800,00, Rp15.386.400,00. Dinas pertanian Yogyakarta juga telah menyelenggarakan seluruh program dengan efisien dengan rasio efisiensi pada tahun 2011 masing-masing 121,1%, 103,44% dan 110,56%, dan pada tahun 2012 yaitu 110,98%, 106,03% dan 102,88%. Pada tahun 2011 Dinas pertanian kota Yogyakarta hanya mampu menyelenggarakan dua program secara efektif dengan rasio efektivitas sebesar 100% dan satu program kurang efektif yaitu pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan rasio efektivitas 99,29%, sedangkan periode tahun 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan ketiga program secara efektif dengan rasio efektivitas pada setiap program mencapai 100%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Handi Yuniar Lestiawan dan Bambang Jatmiko (2015) “Key Success Factor Good Government Governance serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintahan (Survey pada Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul)” menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini adalah transparansi, partisipasi akuntabilitas, dan warga tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi keadilan dan tanggung jawab memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Data dilapangan tentang nilai hasil evaluasi kinerja pemda di Indonesia pada tahun 2015 Kota Bandung mendapatkan kategori nilai A, kemudian Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bantul mendapatkan kategori nilai BB tetapi rata-rata masih banyak yang mendapatkan kategori nilai C. (Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Nilai hasil evaluasi kinerja pemda di Indonesia pada tahun 2016 dikutip dari detik news dot com, Asman Abnur mengatakan bahwa 83 persen kabupaten dan kota masih pada kategori nilai C walaupun nilai kinerja pemkab/pemkot mengalami kenaikan yang semua 46,92 menjadi 49,87.

B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah peneliti merumuskan:

1)      Bagaimana cara meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten Sleman?

2)      Apakah Value for Money berpengaruh terhadap kinerja pemerintah kabupaten Sleman?

C.    Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1)      Mengetahui cara menigkatkan kinerja pemerintah kabupaten Sleman.

2)      Mengetahui dampak Value for Money terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sleman.

D.    Manfaat

-          Manfaat praktis

Bagi pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, terutama kaitannya dengan kinerja pemerintah.

Bagi Perguruan tinggi: Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber pembelajaran khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.

Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa panduan bagi masyarakat kaitannya dengan hubungan antara Value for Money dan kinerja pemerintah.

-          Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pengembangan teori dalam bidang akuntansi sektor publik pada umumnya dan value for money pada khususnya, juga dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar penelitian selanjutnya.

2.      TINJAUAN PUSTAKA

A.    Tinjauan Teoritis

a)    Pengertian Kinerja

Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Bastian dalam Naim (2013) mendefinisikan kinerja sebagai berikut:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam wujud sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”

Kinerja merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas factor-faktor yang membentuk kinerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi.

b)   Pengertian Pengukuran Kinerja

Setiap entitas organisasi, baik organisasi yang mencari laba maupun yang tidak berorientasi pada laba dan organisasi sektor publik membutuhkan berbagai alat untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh organisasi.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai salah satu pengukuran kinerja yang ada yakni value for money, yang merupakan fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan mencoba menguraikan mengenai pengertian pengukuran kinerja itu sendiri. Adapun pengertian pengukuran/penilaian kinerja yang dikemukakan oleh para ahli, adalah sebagai berikut.

Menurut Mahmudi dalam Naim (2013) suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Yuwono dalam Andriani (2013) pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagal aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Pengukuran kinerja adalah penentuan atau penilaian secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang akan datang. Berapa besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

c)    Pengertian Value for Money

Value for money menurut Mardiasmo dalam Andriani (2013)  merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian otput yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

d)   Value for Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.

a.       Membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

b.      Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

c.       Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai  pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

e)    Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Value for Money

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangible output). Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:

·           Ukuran kinerja, Umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya: laporan keuangan pemerintah.

·           Indikator kinerja, Mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:

1)   Sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando.

2)   Spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi.

3)   Kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki kompetensi dan professionalmerupakan jaminan dukungan dalam pekerjaan.

4)   Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat finansial.Sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk memperbaiki kinerja personil dan organisasi.

f)    Langkah-langkah Pengukuran Value For Money

1.      Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (input) yang gunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah:

Ø  Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang dianggarkan?

Ø  Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?

Ø  Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?.

2.      Pengukuran Efisiensi,

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:

Ø Meningkatkan output pada tingkat input yang sama,

Ø Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.

Ø Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.

Ø Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

3.      Pengukuran Efektifitas

Efeketivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

4.      Pengukuran Outcome,

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan.

Pengukuran outcome memiliki 2 peran:

·         Peran Retrospektif, terkait dengan penilaian kinerja masa lalu.

·         Peran Prospektif, terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Dalam peran ini, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik.

5.      Estimasi Indikator Kinerja,

Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut  didasarkan pada perkembangan cakupan layanan atau indicator kinerja.

g)   Tujuan Value for Money

Tujuan pelaksanaan value for money adalah, ekonomi: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan value for money adalah

a)      Meningkatan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.

b)      Meningkatkan mutu pelayanan publik.

c)      Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunan input

d)     Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik

e)      Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntanbilitas public

3.      PEMBAHASAN

A.    Pembahasan Hasil

Untuk hubungan akuntabilitas dengan kinerja  berkonsep Value For Money, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Naim (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja berkonsep Value For Money. Jika semakin kuat penerapan akuntabilitas, maka semakin tinggi pula kinerja  berkonsep Value For Money. Hal ini dikarenakan untuk menghasilkan kinerjaanggaran yang baik dibutuhkan pertanggungjawaban anggaran agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang diharapkan.

Andriani (2013), yang menyatakan bahwa transparansi (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran yang berkonsep Value For Money untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kuat transparansi, maka semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep Value For Money. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2014) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money.

Pengawasan internal memberikan keyakinan yang memandai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efisiensi dan efektivitas merupakan elemen utama dari kinerja anggaran berkonsep Value For Money pada organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2010). Oleh karena itu, pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2014), yang menunjukkan bahwa pengawasan internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money.

Elemen utama kinerja anggaranberkonsep Value For Money pada organisasi sektor publik yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002), dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu, dan pengawasan internal. Apabila akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu, dan pengawasan internal dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam penyusunan anggaran, maka pelaksanaan dalam menyusun sebuah anggaran dapat terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulya (2014), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan internal secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money.

4.      KESIMPULAN

Naim (2013) menyatakan bahwa selama ini metode pengukuran kinerja yang menggambarkan sebuah perusahaan secara menyeluruh adalah pengukuran kinerja keuangannya saja tetapi ada pengukuran kinerja yang lebih komprehensif yaitu menggunakan value for money sebagai pengukuran kinerja.

Naim (2013) menyatakan bahwa, dari penerapan value for money pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji ternyata dapat memperlihatkan bahwa peningkatan pada perspektif non keuangan mampu mendorong peningkatan pada perspektif keuangan.

Naim (2013) menyatakan bahwa, dari pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dapat dilihat bahwa metode value for money telah dilaksanakan dengan baik sehingga hasil pengukuran kinerjanya sebesar 91,99%.

Efisiensi dan efektivitas merupakan elemen utama dari kunci success kinerja berkonsep value for money pada organisasi sektor publik. Lestiawan dan Jatmiko (2015) menyatakan bahwa transparansi, partisipasi akuntabilitas, dan warga tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi keadilan dan tanggung jawab memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

5.      DAFTAR PUSTAKA:

https://news.detik.com/berita/d-3409973/nilai-rata-rata-kinerja-pemda-se-indonesia-tahun-2016-masih-c. diakses 7 April 2017.

http://semuapengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-akuntansi-sektor-publik.html, diakses 19 Maret 2017.

Naim, N. (2013). Penerapan konsep value for money dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji kota Makassar (Doctoral dissertation).

MAHMUD, F. A., HAMBALI, I. R., & MONOARFA, R. (2013). PENGARUH VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (STUDI PADA KANTOR DPPKAD KABUPATEN GORONTALO. KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis, 1(1).

Andriani, S. (2013). Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 3(1).

Rini, W. S., & Caesariza, R. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY.

Arfan Demi Aulia, A. (2014). ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM PENGUKURAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2011-2012 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi).

Lestiawan, H. Y., & Jatmiko, B. (2015). KEY SUCCESS FACTOR GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). MAKSIMUM, 5(1).

Al Quran